nusakini.com--Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur menantang Pemerintah Kota Tomohon menaikkan rapor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari B menjadi BB. Agar hal itu tercapai, Menteri Asman meminta Walikota Tomohon untuk mencoret program-program yang tidak punya tujuan jelas. 

Pada awal penerapan SAKIP, Tomohon masih meraih nilai CC. "Tahun depan minimal SAKIP-nya BB. Kalau ada yang buat program tidak jelas tujuannya, Pak Walikota panggil kepala OPD-nya. Coret saja programnya," tegas Menteri Asman di sela acara peresmian Mal Pelayanan Publik di Tomohon, Sulawesi Utara akhir pekan lalu.

• Meninjau KJRI Dubai, Menteri Tjahjo Ingin Percepatan Pelayanan Bagi WNI
• Aplikasi Sipkumham, Susun Kebijakan Hukum dan HAM Berbasis Data Akurat
• Kementerian PANRB Tetapkan Top 51 Pengelola Pengaduan Terbaik
• Konsisten "Menghalau" Covid-19 Ditengah Gempita Hari Raya
• Tutup Pendaftaran, Kompetisi P4 Jaring 573 Peserta

Dijelaskan, jika Pemkot Tomohon berhasil mendapat predikat BB, hampir dipastikan semua program mejnadi produktif dan tidak ada pemborosan anggaran. Nantinya Tomohon pun bisa jadi model bagi perbaikan SAKIP di Pulau Sulawesi ini. "Nanti yang datang bukan hanya menikmati pemandangan, tapi jadi tempat studi tiru. Tidak lagi studi banding," imbuhnya. 

Menteri Asman meminta agar Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengedepankan pelayanan masyarakat. Anggaran rakyat yang dipakai juga harus jelas tujuannya. Mantan Wakil Walikota Batam ini pun menekankan pentingnya jiwa hospitality bagi ASN. Dengan perbaikan pelayanan dan kinerja, pandangan masyarakat terhadap ASN pun akan semakin baik. Dengan jiwa melayani, masyarakat akan merasakan bukti nyata hadirnya pemerintah. 

Di era digital ini sistem pelayanan pemerintah juga dituntut untuk berbasis IT. Semua harus terintegrasi dan tidak boleh merepotkan masyarakat. "Tidak lagi kita menjalani pemerintahan yang konvensional," tegasnya. (p/ab)